ANALISIS PELANGGARAN KODE ETIK PROFESI AKUNTAN, AUDITOR, DAN PETUGAS PAJAK

ANALISIS PELANGGARAN KODE ETIK PROFESI AKUNTAN, AUDITOR, DAN PETUGAS PAJAK

Makalah Ini Dibuat Untuk Memenuhi Tugas Pada Mata Kuliah Etika Profesi Akuntansi

Dosen Pembimbing:

BAIQ FITRI ARIANTI,S.AB.,M.PD

Disusun Oleh :
Kelompok 8

                 

                     ESTU WIDYADHANA ADIYATMA                (2016121435)

                                         SHERLY OKTAFIANINGSIH                           (2016120390)

SITI MAULIDAH                                                (2016120180)

                                              

    UNIVERSITAS PAMULANG

FAKULTAS EKONOMI

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

2017

KATA PENGANTAR

            Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa  karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan makalah ini tepat pada waktunya.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan yang mendasar pada makalah ini. Oleh karena itu penulis mengundang para pembaca untuk memberikan saran atau kritik yang dapat membangun makalah kami.

Akhir kata penulis memohon maaf apabila dalam penulisan makalah ini terdapat banyak kesalahan, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan serta dalam penyusunan makalah ini dari awal sampai akhir. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberkati segala usaha kita.

Jakarta, 4 Oktober 2017

                                                                                                                        Kelompok 8

DAFTAR ISI

            Kata pengantar............................................................................................................i

            Daftar isi.....................................................................................................................ii

            BAB I PENDAHULUAN

            I.1 Latar Belakang......................................................................................................1

            I.2 Rumusan Masalah ................................................................................................2

            I.3 Tujuan Penulisan ..................................................................................................2

            I.4 Kegunaan Penulisan .............................................................................................2

            BAB II PEMBAHASAN

            II.1 Pengertian Etika...................................................................................................3

            II.2 Kode Etik Profesi Akuntansi……........................................................................3

            II.3 Prinsip Etika Profesi Akuntan Menurut IAI (Ikatan Akuntan Indonesia)...........4

            II.4 Etika Dalam Auditing……………………………………………….....….........5

            II.5 Peranan Etika Dalam Profesi Audit …...……………….....................................5

            II.6 Pentingnya Nilai-Nilai Etika Dalam Auditi………….........................................6

            II.7 Etika Dalam Kantor Akuntan Publik…………………………….………..........6

            II.8 Kasus Pelanggaran Etikas Profesi di Bidang Pajak Serta Penyelesaiannya.......11

            II.9 Kasus Pelanggaran Etikas Profesi di Bidang Auditor Serta
                   Penyelesaiannya………………………………………………………....….....12

            II.10 Kasus Pelanggaran Etikas Profesi di Bidang Auditor Serta
                   Penyelesaiannya………………………………………..………………….......13

            BAB III PENUTUP...................................................................................................15

            DAFTAR PUSTAKA................................................................................................16

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 . LATAR BELAKANG

            Kemajuan ekonomi suatu negara memacu perkembangan bisnis dan mendorong munculnya pelaku bisnis baru sehingga menimbulkan persaingan yang cukup tajam di dalam dunia bisnis. Hampir semua usaha bisnis betujuan untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya (profit-making) agar dapat meningkatkan kesejahteraan pelaku bisnis dan memperluas jaringan usahanya. Namun terkadang untuk mencapai tujuan itu segala upaya dan tindakan dilakukan. Walaupun pelaku bisnis harus melakukan tindakan-tindakan yang mengabaikan berbagai dimensi moral dan etika dari bisnis itu sendiri.

Bisnis dapat menjadi sebuah profesi etis apabila ditunjang dengan menerapkan prinsip-prinsip etis untuk berbisnis. Prinsip-prinsip etis dalam berbisnis adalah merupakan suatu hukum yang mengatur kegiatan bisnis semua pihak secara fair dan baik disertai dengan sebuah sistem pemerintahan yang adil dan efektif dalam menegakkan aturan bisnis tersebut. Dalam prinsip ini terdapat tata cara ideal dalam pengaturan dan pengelolaan bisnis yang memperhatikan norma dan moralitas ini dapat menunjang maksud dan tujuan kegiatan bisnis.

Berdasarkan pernyataan di atas, maka kode etik profesi perlu diterapkan dalam setiap jenis profesi. Kode etik ini menetapkan prinsip dasar dan aturan etika profesi yang harus diterapkan oleh setiap individu. Dalam prinsip akuntansi, etika akuntan harus lebih dijaga daripada kepentingan perusahaan. Tanpa etika, profesi akuntansi tidak akan ada karena fungsi akuntansi adalah penyedia informasi untuk proses pembuatan keputusan bisnis oleh para pelaku bisnis, dengan berdasarkan kepentingan banyak pihak yang terlibat dengan perusahaan. Dan bukan didasarkan pada beberapa pihak tertentu saja. Karena itu, bagi akuntan, prinsip akuntansi adalah aturan tertinggi yang harus diikuti. Kode etik dalam akuntansi pun menjadi barang wajib yang harus mengikat profesi akuntan.

1.2 . RUMUSAN MASALAH

Untuk memberikan arahan dalam makalah ini, maka perumusan yang akan dibahas dirumuskam sebagai berikut :

1. Apa pengertian dari Etika profesi, terutama etika profesi akuntansi ?

2.Bagaimana contoh kasus dari pelanggaran etika profesi akuntansi ?

3.Apa kesimpulan dan pemecahan masalah  untuk menyelesaikan kasus tersebut?

1.3. TUJUAN PENULISAN

Tujuan dibuatnya makalah ini adalah untuk :

1.         Mengetahui apa yang dimaksud dari Etika profesi, terutama etika profesi akuntansi.

2.         Mengetahui contoh kasus dari pelanggaran etika profesi akuntansi.

3.         Mengetahui kesimpulan dan pemecahan masalah  untuk menyelesaikan kasus tersebut.

1.4. KEGUNAAN PENULISAN

Makalah ini diharapkan dapat membantu mahasiswa dalam pembelajaran mata kuliah Etika Profesi Akuntansidalam menyelesaikan tugas. Dan mahasiswa dapat mengerti tentang penetapan harga, methode dan strategi penetapan harga.

BAB II

PEMBAHASAN

II.1.  Pengertian Etika

            Menurut bahasa Yunani Kuno, etika berasal dari kata ethikos yang berarti “timbul dari kebiasaan”. Etika adalah cabang utama filsafat yang mempelajari nilai atau kualitas yang menjadi studi mengenai standar dan penilaian moral. Etika mencakup analisis dan penerapan konsep seperti benar, salah, baik, buruk, dan tanggung jawab. Karena itulah etika merupakan suatu ilmu. Sebagai suatu ilmu, objek dari etika adalah tingkah laku manusia.

            Menurut Martin [1993], etika didefinisikan sebagai “the discipline which can act as the performance index or reference for our control system“. Etika disebut juga filsafat moral. Etika tidak mempersoalkan keadaan manusia, melainkan mempersoalkan bagaimana manusia harus bertindak.

II.2. Kode Etik Profesi Akuntansi

Garis besar kode etik dan perilaku profesional adalah :

a.  Kontribusi untuk masyarakat dan kesejahteraan manusia.

b.  Prinsip mengenai kualitas hidup semua orang menegaskan kewajiban untuk melindungi hak asasi manusia termasuk ancaman terhadap kesehatan dan keselamatan.

b.   Hindari menyakiti orang lain.“Harm” berarti konsekuensi cedera, seperti hilangnya informasi yang tidakdiinginkan, kehilangan harta benda, kerusakan harta benda, atau dampak lingkungan yang tidak diinginkan.

c.   Bersikap jujur dan dapat dipercaya. Kejujuran merupakan komponen penting dari kepercayaan. Tanpa kepercayaan suatu organisasi tidak dapat berfungsi secara efektif.

d.  Bersikap adil dan tidak mendiskriminasi nilai-nilai kesetaraan, toleransi, menghormati orang lain, dan prinsip-prinsip keadilan yang sama dalam mengatur perintah.

e.   Hak milik yang temasuk hak cipta dan hak paten.Pelanggaran hak cipta, hak paten, rahasia dagang dan syarat-syarat perjanjian lisensi dilarang oleh hukum di setiap keadaan.

f.    Memberikan kredit yang pantas untuk properti intelektual.Komputasi profesional diwajibkan untuk melindungi integritas dari kekayaan intelektual.

g.   Menghormati privasi orang lain. Komputasi dan teknologi komunikasi memungkinkan pengumpulan dan pertukaran informasi pribadi pada skala yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah peradaban.

h.   Kepercayaan. Prinsip kejujuran meluas ke masalah kerahasiaan informasi setiap kali salah satu telah membuat janji eksplisit untuk menghormati kerahasiaan atau, secara implisit, saat informasi pribadi tidak secara langsung berkaitan dengan pelaksanaan tugas seseorang.

II.3. Prinsip Etika Profesi Akuntan Menurut IAI (Ikatan Akuntan
         Indonesia)

1)      Tanggung Jawab Profesi

Dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai profesional setiap anggota harus senantiasa menggunakan pertimbangan moral dan profesional dalam semua kegiatan yang dilakukannya.

2)      Kepentingan Publik

Setiap anggota berkewajiban untuk senantiasa bertindak dalam kerangka pelayanan kepada publik, menghormati kepercayaan publik, dan menunjukkan komitmen atas profesionalisme.

3)      Integritas

Untuk memelihara dan meningkatkan kepercayaan publik, setiap anggota harus memenuhi tanggung jawab profesionalnya dengan integritas setinggi mungkin.

4)      Obyektivitas

Setiap anggota harus menjaga obyektivitasnya dan bebas dari benturan kepentingan dalam pemenuhan kewajiban profesionalnya.

5)      Kompetensi dan Kehati-hatian Profesional

Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya tkngan kehati-hatian, kompetensi dan ketekunan, serta mempunyai kewajiban untuk mempertahankan pengetahuan dan keterampilan profesional pada tingkat yang diperlukan untuk memastikan bahwa klien atau pemberi kerja memperoleh matifaat dari jasa profesional yang kompeten berdasarkan perkembangan praktik, legislasi dan teknik yang paling mutakhir.

6)      Kerahasiaan

Setiap anggota harus, menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh selama melakukan jasa profesional dan tidak boleh memakai atau mengungkapkan informasi tersebut tanpa persetujuan, kecuali bila ada hak atau kewajiban profesional atau hukum untuk mengungkapkannya.

7)      Perilaku Profesional

Setiap anggota harus berperilaku yang konsisten dengan reputasi profesi yang baik dan menjauhi tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi.

8)      Standar Teknis

Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya sesuai dengan standar teknis dan standar proesional yang relevan. Sesuai dengan keahliannya dan dengan berhati-hati, anggota mempunyai kewajiban untuk melaksanakan penugasan dari penerima jasa selama penugasan tersebut sejalan dengan prinsip integritas dan obyektivitas.

II.4.Etika Dalam Auditing

Etika dalam auditing adalah suatu proses yang sistematis untuk memperoleh serta mengevaluasi bukti secara objektif mengenai asersi-asersi kegiatan ekonomi, dengan tujuan menetapkan derajat kesesuaian antara asersi-asersi tersebut, serta penyampaian hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

II.5. Peranan Etika Dalam Profesi Audit

•  Audit membutuhkan pengabdian yang besar pada masyarakat dan komitmen moral yang tinggi.

• Masyarakat menuntut untuk memperoleh jasa para auditor publik dengan  standar kualitas yang tinggi, dan menuntut mereka untuk bersedia mengorbankan diri.

•   Itulah sebabnya profesi auditor menetapkan standar teknis dan standar etika yang harus dijadikan panduan oleh para auditor dalam melaksanakan audit

• Standar etika diperlukan bagi profesi audit karena auditor memiliki posisi sebagai orang kepercayaan dan menghadapi kemungkinan benturan-benturan kepentingan.

•    Kode etik atau aturan etika profesi audit menyediakan panduan bagi para auditor profesional dalam mempertahankan diri dari godaan dan dalam mengambil keputusan-keputusan sulit.

II.6 Pentingnya Nilai-Nilai Etika Dalam Auditing

•   Audit membutuhkan pengabdian yang besar pada masyarakat dan komitmen moral yang tinggi.

•  Masyarakat menuntut untuk memperoleh jasa para auditor publik dengan  standar kualitas yang tinggi, dan menuntut mereka untuk bersedia mengorbankan diri.

•  Itulah sebabnya profesi auditor menetapkan standar teknis dan standar etika yang harus dijadikan panduan oleh para auditor dalam melaksanakan audit

•   Standar etika diperlukan bagi profesi audit karena auditor memiliki posisi sebagai orang kepercayaan dan menghadapi kemungkinan benturan-benturan kepentingan.

II.7 Etika Dalam Kantor Akuntan Publik

Dalam menjalankan profesinya seorang akuntan di Indonesia diatur oleh suatu kode etik profesi dengan nama kode etik Ikatan Akuntan Indonesia yang merupakan tatanan etika dan prinsip moral yang memberikan pedoman kepada akuntan untuk berhubungan dengan klien, sesama anggota profesi dan juga dengan masyarakat. Selain itu dengan kode etik akuntan juga merupakan alat atau sarana untuk klien, pemakai laporan keuangan atau masyarakat pada umumnya, tentang kualitas atau mutu jasa yang diberikannya karena melalui serangkaian pertimbangan etika sebagaimana yang diatur dalam kode etik profesi.

Ada lima aturan etika yang telah ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia-Kompartemen Akuntan Publik (IAI-KAP). Lima aturan etika itu adalah:

1.   Independensi, Integritas, dan Obyektivitas

a.Independensi

         Dalam menjalankan tugasnya anggota KAP harus selalu mempertahankan sikap mental independen di dalam memberikan jasa profesional sebagaimana diatur dalam Standar Profesional Akuntan Publik yang ditetapkan oleh IAI. Sikap mental independen tersebut harus meliputi independen dalam fakta (in facts) maupun dalam penampilan (in appearance).

b. Integritas dan Objektivitas

Dalam menjalankan tugasnya anggota KAP harus mempertahankan integritas dan objektivitas, harus bebas dari benturan kepentingan (conflict of interest) dan tidak boleh membiarkan faktor salah saji material (material misstatement) yang diketahuinya atau mengalihkan (mensubordinasikan) pertimbangannya kepada pihak lain.

2.   Standar Umum dan Prinsip Akuntansi

     a. Standar Umum

Anggota KAP harus mematuhi standar berikut ini beserta interpretasi yang terkait yang dikeluarkan oleh badan pengatur standar yang ditetapkan IAI:

a. Kompetensi Profesional

Anggota KAP hanya boleh melakukan pemberian jasa profesional yang secara layak (reasonable) diharapkan dapat diselesaikan dengan kompetensi profesional.

b.Kecermatan dan Keseksamaan Profesional

Anggota KAP wajib melakukan pemberian jasa profesional dengan kecermatan dan keseksamaan profesional.

c.Perencanaan dan Supervisi

Anggota KAP wajib merencanakan dan mensupervisi secara memadai setiap pelaksanaan pemberian jasa profesional.

d.Data Relevan yang Memadai

Anggota KAP wajib memperoleh data relevan yang memadai untuk menjadi dasar yang layak bagi kesimpulan atau rekomendasi sehubungan dengan pelaksanaan jasa profesionalnya.

e. Kepatuhan terhadap Standar

Anggota KAP yang melaksanakan penugasan jasa auditing, atestasi, review, kompilasi, konsultansi manajemen, perpajakan atau jasa profesional lainnya, wajib mematuhi standar yang dikeluarkan oleh badan pengatur standar yang ditetapkan oleh IAI.

b.  Prinsip – Prinsip Akuntansi

Anggota KAP tidak diperkenankan:

a. Menyatakan pendapat atau memberikan penegasan bahwa laporan keuangan atau data keuangan lain suatu entitas disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum

b. Menyatakan bahwa ia tidak menemukan perlunya modifikasi material yang harus dilakukan terhadap laporan atau data tersebut agar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku, apabila laporan tersebut memuat penyimpangan yang berdampak material terhadap laporan atau data secara keseluruhan dari prinsip-prinsip akuntansi yang ditetapkan oleh badan pengatur standar yang ditetapkan IAI.

3.  Tanggung Jawab Kepada Klien

a. Informasi Klien yang Rahasia

Anggota KAP tidak diperkenankan mengungkapkan informasi klien yang rahasia, tanpa persetujuan dari klien. Ketentuan ini tidak dimaksudkan untuk:

a. Membebaskan anggota KAP dari kewajiban profesionalnya sesuai dengan   aturan etika kepatuhan terhadap standar dan prinsip-prinsip akuntansi

b.Mempengaruhi kewajiban anggota KAP dengan cara apapun untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti panggilan resmi penyidikan pejabat pengusut atau melarang kepatuhan anggota KAP terhadap ketentuan peraturan yang berlaku.

c.  Melarang review praktik profesional (review mutu) seorang Anggota sesuai dengan kewenangan IAI.

d.  Menghalangi Anggota dari pengajuan pengaduan keluhan atau pemberian komentar atas penyidikan yang dilakukan oleh badan yang dibentuk IAI-KAP dalam rangka penegakan disiplin Anggota.

b. Fee Profesional & besaran fee                 

Besarnya fee Anggota dapat bervariasi tergantung antara lain : risiko penugasan, kompleksitas jasa yang diberikan, tingkat keahlian yang diperlukan untuk melaksanakan jasa tersebut, struktur biaya KAP yang bersangkutan dan pertimbangan profesional lainnya. Anggota KAP tidak diperkenankan mendapatkan klien dengan cara menawarkan fee yang dapat merusak citra profesi.

C. Fee Kontinjen

Fee kontinjen adalah fee yang ditetapkan untuk pelaksanaan suatu jasa profesional tanpa adanya fee yang akan dibebankan, kecuali ada temuan atau hasil tertentu dimana jumlah fee tergantung pada temuan atau hasil tertentu tersebut. Fee dianggap tidak kontinjen jika ditetapkan oleh pengadilan atau badan pengatur atau dalam hal perpajakan, jika dasar penetapan adalah hasil penyelesaian hukum atau temuan badan pengatur. Anggota KAP tidak diperkenankan untuk menetapkan fee kontinjen apabila penetapan tersebut dapat mengurangi indepedensi.

4.   Tanggung jawab kepada rekan seprofesi

a.  Tanggung jawab kepada rekan seprofesi.

Anggota wajib memelihara citra profesi, dengan tidak melakukan perkataan dan perbuatan yang dapat merusak reputasi rekan seprofesi.

b.  Komunikasi antar akuntan publik.

Anggota wajib berkomunikasi tertulis dengan akuntan publik pendahulu bila menerima penugasan audit menggantikan akuntan publik pendahulu atau untuk tahun buku yang sama ditunjuk akuntan publik lain dengan jenis dan periode serta tujuan yang berlainan.

Akuntan publik tidak diperkenankan menerima penugasan atestasi yang jenis atestasi dan periodenya sama dengan penugasan akuntan yang lebih dahulu ditunjuk klien, kecuali apabila penugasan tersebut dilaksanakan untuk memenuhi ketentuan perundang-undangan atau peraturan yang dibuat oleh badan yang berwenang.

5.   Tanggung jawab dan praktik lain

a.  Perbuatan dan perkataan yang mendiskreditkan.

Anggota tidak diperkenankan melakukan tindakan dan/atau mengucapkan perkataan yang mencemarkan profesi.

b. Iklan, promosi dan kegiatan pemasaran lainnya.

Anggota dalam menjalankan praktik akuntan publik diperkenankan mencari klien melalui pemasangan iklan, melakukan promosi pemasaran dan kegiatan pemasaran lainnya sepanjang tidak merendahkan citra profesi.

c. Komisi dan Fee Referal

·         Komisi

Anggota KAP tidak diperkenankan untuk memberikan/menerima komisi apabila pemberian/penerimaan komisi tersebut dapat mengurangi independensi.

·         Fee Referal (Rujukan)

Fee referal (rujukan) adalah imbalan yang dibayarkan/diterima kepada/dari sesama penyedia jasa profesional akuntan publik. Fee referal (rujukan) hanya diperkenankan bagi sesama profesi.

II.8  Kasus Pelanggaran Etikas Profesi di Bidang Pajak Serta

Penyelesaiannya
Kasus Pajak, Direktur di Semarang Dihukum 7 Bulan Penjara
(10, September 2016)

Semarang - Direktur sebuah perusahaan jasa transportasi, CV. Bumi Raya dihukum 7 bulan penjara dan denda Rp 11,74 miliar terkait tindak pidana perpajakan. Terdakwa bernama Soetijono (64) itu menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) masa pajak pertambahan nilai (PPN) dengan isi yang tidak sesuai kenyataan.

Hukuman tersebut diketok majelis hakim yang diketuai hakim Moh. Zaenal Arifin di Pengadilan Negeri Semarang, Rabu (9/11/2016). Hakim menilai Soetijono terbukti menyampaikan SPT masa PPN masa pajak Januari-Desember 2007 dengan tidak benar.Perbuatan curang ini dilakukan Soetijono dengan membuat faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi ekonomi yang sebenarnya. Selain itu berdasarkan keterangan saksi dari pihak-pihak perusahaan, tidak ada yang melakukan transaksi jual beli dengan CV Bumi Raya dalam perkara itu.

               Soetijono terbukti melakukan tindak pidana melanggar Pasal 39 ayat (1) huruf c jo pasal 43 Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang telah diubah dengan UU RI Nomor 16 tahun 2000.Perbuatannya merugikan negara sebesar Rp 5,8 miliar.

     

Komentar :

Dalam kasus tersebut prinsip etika profesi yang dilanggar adalah tanggung jawab profesi. Kasus tersebut dijadikan pelajaran untuk dikemudian hari agar pemilik perusahaan dan pemegang saham untuk lebih selektif dan menggunakan pertimbangan dalam memilih pemimpin perusahaan atau direktur yang memiliki integritas yang tinggi serta memliki komitmen yang teguh terhadap tanggung jawabnya, serta memahami betul kewajiban perusahaan untuk melaporkan dan membayar kewajiban pajak yang terhutang sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Selain itu, direktur harus memilih petugas pajak yang ahli dalam bidang perpajakan agar tidak melakukan kecurangan dalam pembuatan faktur pajak yang sesuai berdasarkan transaksi ekonomi yang sebenarnya sehingga tidak melanggar prinsip etika profesi yaitu kepentingan public dan objektivitas.

II.9 Kasus Pelanggaran Etikas Profesi di Bidang Auditor Serta

        Penyelesaiannya
Auditor Ditangkap KPK, BPK Buka Peluang Audit Ulang Kemendes
(27, Mei 2017)

Jakarta- Auditor BPK Ali Sadli (ALS) yang jadi tersangka kasus dugaan penerimaan suap pemberian opini wajar tanpa pengecualian (WTP) di laporan keuangan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) tahun anggaran 2016 keluar dari gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),

Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Bahrullah Akbar menyatakan ada kemungkinan pihaknya mengaudit ulang untuk mengeluarkan pernyataan resmi terkait pengelolaan keuangan di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT).Hal itu disampaikan Bahrullah saat ditanyai awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.KPK menemukan dugaan korupsi dalam bentuk suap terkait pemberian opini wajar tanpa pengecualian (WTP) oleh BPK RI terhadap Kemendes PDTT. Atas kasus ini, KPK menetapkan Irjen Kemendes Sugito, pejabat Eselon III Kemendes Jarot Budi Prabowo, sebagai pihak pemberi suap ke pejabat BPK.

Keduanya disangkakan Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 5 ayat 1 huruf b atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 64 KUHP Juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.Sementara pihak yang diduga penerima suap yakni pejabat Eselon I BPK Rachmadi Saptogiri dan Auditor BPK Ali Sadli dijerat Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 64 KUHP Juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Komentar :

Dalam konteks kasus tersebut, dapat dinyatakan bahwa tindakan kedua belah pihak sama- sama tidak etis. Tidak etis seorang auditor menerima sejumlah uang sebagaimana terjadi pada kasus tersebut , dengan tujuan untuk mendapatkan status penilaian Wajar Tanpa Syarat (WTS). Dari sudut pandang etika profesi baik auditor dari BPK dan pihak dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) tampak tidak bertanggung jawab. Auditor BPK tidak memiliki integritas yang baik karena seseorang auditor seharusnya memiliki jiwa independensi yang teguh. Dari pihak Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) pun sudah melakukan hal yang sangat memalukan telah melakukan penyuapan agar lolos mendapatkan status penilaian WTS.

Dalam kasus ini kembali lagi kepada tanggung jawab moral seorang auditor diseluruh Indonesia harus sadar mempunyai kemampuan teknis bahwa betapa berat memgang amanah dari rakyat untuk meyakinkan bahwa uang rakyat yang dikelola berbagai pihak telah digunakan sebagaimana mestinya secara benar, akuntabel, dan transparan, maka semakin lengkap usaha untuk memberantas korupsi di negeri ini.

II.10 Kasus Pelanggaran Etikas Profesi di Bidang Auditor Serta

        Penyelesaiannya

Pulang dari Rumah Sakit, Akuntan Publik ini Ditahan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur
(10, Mei 2016)

Surabaya - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur kembali menahan tersangka dugaan korupsi proyek pengadaan dan distribusi logistik Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jatim, Selasa (10/5/2016).Penahanan Ahmad Sumaryono selaku akuntan publik adalah yang paling terakhir dari 5 tersangka yang lebih dulu ditahan penyidik Pidsus Kejati.Tersangka Sumaryono memenuhi panggilan penyidik setelah dinyatakan sehat setelah dirawat di sebuah rumah sakit di Yogyakarta.Ia datang sekitar pukul 09.00 WIB dan ditahan penyidik sekitar pukul 15.00 WIB di Rutan Kelas I Medaeng.
Teman Sumaryono yang ditahan lebih dulu adalah Achmad Suhari, Bendahara KPU Jatim; Anton Yuliono, PNS KPU Jatim; Nanang Subandi, rekanan swasta; dan Fahrudi, pegawai BUMN yang berperan sebagai perantara. 

Kasus ini diungkap kejaksaan sejak Januari lalu. Ditengarai para tersangka melakukan kegiatan pengadaan dan distribusi fiktif pada Pemilu 2014 lalu untuk mencairkan anggaran negara. Uang itu diduga dipakai kepentingan pribadi. Diperkirakan, negara dirugikan Rp12 miliar karena perbuatan tersangka.Modus yang dilakukan oknum KPU yakni melaporkan adanya kegiatan cetak untuk keperluan pemilihan, seperti Formulir C dan D, sekaligus distribusinya.

Kegiatan itu untuk mencairkan anggaran. Ternyata kegiatan yang dilakukan itu tidak ada atau fiktif. Oknum KPU Jatim lantas mentransfer uang ke lima perusahaan yang digandeng untuk mencetak DPT. Namun uang tersebut dikembalikan lagi ke oknum KPU itu.Dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), pengadaan fiktif logistik Pemilu ini telah merugikan negara sebesar Rp 7 miliar.Dari audit BPK membuat oknum pejabat KPU Jatim kelabakan.

 Mereka harus mengembalikan kerugian negara itu ke kas negara, ternyata yang dikembalikan/disetorkan baru Rp 600 juta.Kejari Surabaya yang memeriksa saat itu langsung menetapkan lima tersangka pejabat penandaTangan surat perintah membayar (PPSPM) di KPU Jatim.

Komentar :

Terjadinya kasus akuntan ini dikarenakan adanya kecurangan dari pihak akuntan publik dan lemahnya pengendalian internal dari pihak Pemerintah.Terdeteksinya kecurangan tersebut dapat dilihat pada laporan adanya kegiatan cetak untuk keperluan pemilihan, seperti Formulir C dan D, sekaligus distribusinya.Kegiatan itu untuk mencairkan anggaran. Ternyata kegiatan yang dilakukan itu tidak ada atau fiktif.Untuk jenis kasus seperti ini dapat dihindari dengan cara pengendalian internal yang lebih ketat serta apabila kasus seperti inisudah terlanjur terjadi maka sebaiknya berikan sanksi yang membuat jera atas penyalahgunaan tersebut. Menetapkan lima tersangka pejabat penandaTangan surat perintah membayar (PPSPM) di KPU Jatim.

BAB III

PENUTUP

III.1.   Kesimpulan

Sebagai seorang akuntan public seharusnya mematuhi Standar Profesi Akuntansi Publik (SPAP) yang berlau. Ketika memang dia harus melakukan jasa audit, maka audit yang dilakukan pun harus sesuai dengan Standar Auditing (SA) dalam SPAP.

Dari kasus-kasus diatas juga dapat disimpulkan bahwa terjadi pelanggaran terhadap salah satu prinsip standar teknis. Dimana dalam standar teknis setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya sesuai dengan standar teknis dan standar professional yang relevan, sesuai dengan keahliannya dan dengan berhati-hati.

Anggota mempunyai kewajiban untuk melaksanakan penugasan dari penerimaan jasa selama penugasan tersebut sejalan dengan prinsip integritas dan obyektivitas. Standar teknis dan standar profesional yang harus ditaati oleh anggota adalah standar yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), International Federation Of Accountants, badan pengatur, dan peraturan perundang-undangan yang relevan.

III.2.  Kritik dan Saran

Dengan terselesainya makalah ini semoga bermanfaat bagi teman-teman yang mau mempelajarinya dan dalam pembuatan makalah ini banyak terdapat kesalahan maupun kekurangnya mohon kritik dan saran untuk kemudian hari lebih membangun lagi.

DAFTAR PUSTAKA

http://captainvie.blogspot.co.id/2012/03/resume-materi-profesi-akuntan-publik.html

http://www.tribunnews.com/regional/2016/05/10/pulang-dari-rumah-sakit-akuntan-publik-ini-ditahan-kejaksaan-tinggi-jawa-timur

https://news.detik.com/berita/d-3342607/kasus-pajak-direktur-di-semarang-dihukum-7-bulan-penjara

http://nasional.kompas.com/read/2017/05/29/19113321/auditor.ditangkap.kpk.bpk.buka.peluang.audit.ulang.kemendes